```html

Cara Hitung Pesangon Sesuai UU Cipta Kerja 2025: Rumus & Contoh Kasus

Bagi karyawan yang menghadapi pemutusan hubungan kerja (PHK), memahami cara hitung pesangon UU Cipta Kerja adalah hal yang sangat penting agar hak-hak Anda tidak terabaikan. Sejak diberlakukannya UU Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) dan turunannya yaitu PP No. 35 Tahun 2021, formula perhitungan pesangon mengalami perubahan signifikan dibandingkan rezim lama UU No. 13 Tahun 2003. Artikel ini akan membahas secara lengkap rumus, komponen, hingga contoh kasus konkret agar Anda bisa menghitung hak pesangon secara mandiri di tahun 2025–2026.

Apa Itu Pesangon dan Dasar Hukumnya?

Pesangon adalah uang yang wajib diberikan pengusaha kepada karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Pesangon bukan sekadar "hadiah perpisahan", melainkan hak normatif yang diatur secara ketat oleh undang-undang. Di Indonesia, regulasi utama yang mengatur pesangon saat ini adalah:

UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law)
PP No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja
UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Cipta Kerja menjadi UU

Info: PP No. 35 Tahun 2021 adalah regulasi turunan langsung dari UU Cipta Kerja yang paling relevan dalam menghitung besaran pesangon, uang penghargaan masa kerja (UPMK), dan uang penggantian hak (UPH). Pastikan Anda selalu mengacu pada versi regulasi terbaru ini.

Perubahan mendasar di bawah UU Cipta Kerja adalah penghapusan sistem dua kali lipat pesangon dalam banyak skenario PHK, yang sebelumnya berlaku di UU No. 13 Tahun 2003. Kini, besaran pesangon dihitung dengan multiplier yang telah diatur baru dan disesuaikan dengan alasan PHK.

Komponen Pesangon: UP, UPMK, dan UPH

Cara hitung pesangon sesuai uu cipta kerja 2025 rumus contoh kasus — ilustrasi bagian 1 | HitungCepat.id

Berdasarkan PP No. 35 Tahun 2021, total hak karyawan yang di-PHK terdiri dari tiga komponen utama:

1. Uang Pesangon (UP)

Uang pesangon adalah komponen inti yang dihitung berdasarkan masa kerja dan upah bulanan karyawan. Besarannya mengacu pada tabel multiplier yang diatur dalam Pasal 40 ayat (2) PP 35/2021.

2. Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

UPMK adalah komponen tambahan yang diberikan sebagai penghargaan atas lamanya karyawan bekerja di perusahaan, dihitung terpisah dari uang pesangon. UPMK mulai diberikan untuk karyawan dengan masa kerja minimal 3 tahun.

3. Uang Penggantian Hak (UPH)

UPH mencakup hak-hak karyawan yang belum diambil atau belum dibayarkan, meliputi:

Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur
Biaya atau ongkos pulang karyawan dan keluarganya ke tempat di mana karyawan diterima bekerja
Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB

Perhatian: Komponen uang perumahan serta perawatan dan pengobatan sebesar 15% dari uang pesangon dan/atau UPMK yang sebelumnya ada di UU 13/2003 sudah tidak berlaku lagi di bawah PP 35/2021. Jangan sampai Anda menghitung dengan formula lama.

Rumus Hitung Pesangon UU Cipta Kerja

Memahami cara hitung pesangon UU Cipta Kerja dimulai dari memahami komponen "upah" yang digunakan sebagai dasar perhitungan. Berdasarkan PP 35/2021, upah yang digunakan adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap.

Komponen Upah untuk Dasar Perhitungan

Upah pokok: Gaji dasar sesuai kontrak atau slip gaji
Tunjangan tetap: Tunjangan yang dibayarkan secara tetap setiap bulan tanpa memperhatikan kehadiran (misalnya: tunjangan jabatan tetap, tunjangan istri/suami, tunjangan anak)
Tunjangan tidak tetap (seperti uang makan, uang transport berbasis kehadiran) tidak termasuk dalam dasar perhitungan

Adapun apabila upah karyawan melebihi batas tertentu, maka dasar perhitungan menggunakan 4 kali Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) setempat atau 4 kali Upah Minimum Provinsi (UMP) jika UMK tidak ditetapkan.

Tabel Multiplier Berdasarkan Masa Kerja

Cara hitung pesangon sesuai uu cipta kerja 2025 rumus contoh kasus — ilustrasi bagian 2 | HitungCepat.id

Tabel Uang Pesangon (UP) — Pasal 40 Ayat 2 PP 35/2021

Masa Kerja	Uang Pesangon
Kurang dari 1 tahun	1 bulan upah
1 tahun atau lebih, kurang dari 2 tahun	2 bulan upah
2 tahun atau lebih, kurang dari 3 tahun	3 bulan upah
3 tahun atau lebih, kurang dari 4 tahun	4 bulan upah
4 tahun atau lebih, kurang dari 5 tahun	5 bulan upah
5 tahun atau lebih, kurang dari 6 tahun	6 bulan upah
6 tahun atau lebih, kurang dari 7 tahun	7 bulan upah
7 tahun atau lebih, kurang dari 8 tahun	8 bulan upah
8 tahun atau lebih	9 bulan upah

Tabel Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) — Pasal 40 Ayat 3 PP 35/2021

Masa Kerja	UPMK
3 tahun atau lebih, kurang dari 6 tahun	2 bulan upah
6 tahun atau lebih, kurang dari 9 tahun	3 bulan upah
9 tahun atau lebih, kurang dari 12 tahun	4 bulan upah
12 tahun atau lebih, kurang dari 15 tahun	5 bulan upah
15 tahun atau lebih, kurang dari 18 tahun	6 bulan upah
18 tahun atau lebih, kurang dari 21 tahun	7 bulan upah
21 tahun atau lebih, kurang dari 24 tahun	8 bulan upah
24 tahun atau lebih	10 bulan upah

Contoh Kasus Perhitungan Pesangon

Contoh Kasus 1: Karyawan dengan Masa Kerja 6 Tahun

Profil: Budi bekerja di perusahaan manufaktur di Bekasi selama 6 tahun 3 bulan. Ia di-PHK karena efisiensi perusahaan. Upah pokok Budi adalah Rp 6.000.000 per bulan dengan tunjangan tetap jabatan Rp 500.000 per bulan. Ia memiliki sisa cuti 8 hari yang belum diambil (upah harian = upah bulanan ÷ 25).

DASAR UPAH PERHITUNGAN:
Upah Pokok          = Rp 6.000.000
Tunjangan Tetap     = Rp   500.000
Total Upah Dasar    = Rp 6.500.000

UANG PESANGON (UP):
Masa kerja 6 tahun → 7 bulan upah
(karena masuk rentang "6 tahun atau lebih, kurang dari 7 tahun")
UP = 7 × Rp 6.500.000 = Rp 45.500.000

Alasan PHK: efisiensi → UP dibayar 1× (sesuai Pasal 43 PP 35/2021)
Total UP  = Rp 45.500.000

UANG PENGHARGAAN MASA KERJA (UPMK):
Masa kerja 6 tahun → 3 bulan upah
UPMK = 3 × Rp 6.500.000 = Rp 19.500.000

UANG PENGGANTIAN HAK (UPH):
Sisa cuti 8 hari:
Upah harian = Rp 6.500.000 ÷ 25 = Rp 260.000
UPH cuti    = 8 × Rp 260.000 = Rp 2.080.000

TOTAL PESANGON BUDI:
UP          = Rp 45.500.000
UPMK        = Rp 19.500.000
UPH         = Rp  2.080.000
─────────────────────────────
TOTAL       = Rp 67.080.000

Contoh Kasus 2: Karyawan dengan Masa Kerja 12 Tahun (PHK karena Perusahaan Pailit)

Profil: Sari bekerja di sebuah perusahaan retail di Jakarta selama 12 tahun. Perusahaan dinyatakan pailit oleh pengadilan. Upah pokok Sari Rp 9.000.000 per bulan, tanpa tunjangan tetap. Ia tidak memiliki sisa cuti yang belum diambil.

DASAR

📚 Artikel Terkait

thr

Cara Hitung Pesangon Sesuai UU Cipta Kerja 2025